Persoalan gizi buruk pada anak masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Meskipun pemerintah pusat telah menginstruksikan pengalokasian anggaran yang besar, nyatanya pemanfaatan dana desa untuk menekan angka gangguan pertumbuhan ini dinilai masih belum mencapai sasaran yang optimal. Banyak pihak melihat bahwa koordinasi antara perangkat desa dengan tenaga kesehatan di lapangan masih sering mengalami hambatan birokrasi. Hal ini menyebabkan serapan anggaran yang seharusnya digunakan untuk intervensi gizi justru tidak dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat lapis bawah.
Efektivitas program di tingkat desa sangat bergantung pada ketepatan data sasaran. Di beberapa wilayah di Demak, penggunaan dana desa sering kali hanya terjebak pada pengadaan fisik atau pemberian makanan tambahan yang bersifat seremonial tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan. Padahal, penanganan masalah gizi memerlukan pendekatan holistik, mulai dari edukasi sanitasi hingga pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil. Tanpa perencanaan yang berbasis pada kebutuhan riil di tiap dusun, anggaran yang dikucurkan akan terus mengalami kebocoran fungsional yang merugikan masa depan generasi muda.
Kurangnya transparansi dalam pelaporan juga menjadi catatan merah bagi para pengamat kebijakan publik. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam pengawasan bagaimana dana desa dikelola agar tepat guna untuk program prioritas seperti pencegahan kekerdilan anak. Jika alokasi dana hanya habis untuk biaya operasional rapat atau perjalanan dinas perangkat desa, maka target penurunan angka kasus kesehatan anak di Demak akan sulit tercapai. Transformasi kebijakan di tingkat lokal sangat diperlukan agar setiap rupiah yang keluar memiliki dampak nyata terhadap perbaikan tinggi badan dan kecerdasan anak-anak desa.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas kader posyandu juga harus menjadi bagian dari prioritas belanja dana desa. Mereka adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan orang tua, sehingga pengetahuan mereka tentang standar gizi terbaru harus selalu diperbarui. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program. Dengan manajemen yang lebih akuntabel, pemanfaatan dana desa diharapkan mampu mengubah wajah kesehatan di Demak menjadi lebih baik dan bebas dari ancaman gizi buruk kronis.
